Nur Afifah Balqis
Paperkaltim.id, Balikpapan - Nama Nur Afifah Balqis (d. 1997) kembali menjadi sorotan setelah viral di media sosial sebagai "koruptor termuda Indonesia". Ia mencuat ke publik usai disebut terlibat kasus suap bersama Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Gafur Mas'ud, dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Januari 2022, pada usia baru 24 tahun.
Nur Afifah saat itu menjabat Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan. Berdasarkan penyelidikan KPK, ia berperan kunci sebagai penyimpan dan pengelola dana suap dari proyek-proyek pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Pemkab PPU. Saat OTT, KPK mengamankan Rp1 miliar dalam koper dan saldo Rp447 juta di rekening miliknya. 
Setelah melalui persidangan di Pengadilan Tipikor Samarinda, Nur Afifah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara serta denda Rp300 juta (subsider 4 bulan kurungan) pada Oktober 2022. Ia selanjutnya menjalani masa tahanan di Lapas Perempuan Tenggarong.
Baru-baru ini, namanya kembali mencuat menyusul unggahan di platform gosip online memuat foto-fotonya saat tampil glamor—berpose di depan mobil BMW dan restoran mahal. Penampilan tersebut menyedot kritik tajam publik yang mencibir gaya hidupnya usai kasus korupsi.
Meski viral disebut "koruptor termuda", data ICW menunjukkan ada pelaku korupsi yang lebih muda, seperti Rici Sadian Putra yang tertangkap saat berusia 22 tahun. Namun, popularitas kasus Nur Afifah yang melibatkan OTT besar membuat julukan itu populer di jagat maya.
Tagar #KoruptorTermuda dan komentar miring menyebar di media sosial. Warganet menyoroti ironi kader muda yang harusnya membawa perubahan justru terseret dalam praktik korupsi, dengan banyak komentar menyindir gaya hidup glamor setelah bebas.
Kasus ini menjadi cermin bagi pembinaan kader partai politik yang dinilai kurang mampu menyaring integritas generasi muda. Selain itu, polemik Afifah mengingatkan betapa cepatnya citra publik bisa berubah di era digital.
Viralnya Nur Afifah Balqis sebagai "koruptor termuda" mencerminkan keterpaduan antara hukum, media sosial, dan persepsi publik. Meski hukum telah menghukumnya, kini publik mempertanyakan apakah sistem kaderisasi dan pendidikan politik sudah cukup menghindarkan pihak muda dari godaan korupsi. Kasus ini menjadi pertanyaan besar tentang integritas generasi penerus bangsa.
