Foto : Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras.
Paperkaltim.id, Samarinda - Perubahan besar dalam sistem pendidikan Kalimantan Timur akan segera terwujud. DPRD Kaltim menyambut baik kebijakan baru yang menghapus sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru tahun ajaran 2025. Langkah ini dinilai menjadi angin segar bagi pemerataan akses pendidikan dan jawaban atas keresahan masyarakat selama ini.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras, mengungkapkan bahwa sistem zonasi yang selama beberapa tahun terakhir diberlakukan sering kali menimbulkan ketimpangan dan membatasi hak siswa untuk memilih sekolah sesuai kemampuannya.
"Untuk tahun ini, sistem zonasi tidak lagi digunakan. Sebagai gantinya, kita mengacu pada jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan reguler," jelas Agus saat ditemui awak media.
Perubahan ini diharapkan mampu membuka peluang yang lebih adil bagi semua pelajar, khususnya mereka yang memiliki prestasi atau berasal dari latar belakang ekonomi rentan. Dengan sistem baru ini, potensi dan keinginan siswa menjadi faktor utama dalam penempatan sekolah.
Tidak hanya berhenti pada sistem penerimaan, Agus juga menyoroti pentingnya infrastruktur sebagai pendukung utama keberhasilan pendidikan. Ia menjelaskan bahwa sejumlah pembangunan sekolah telah direncanakan di daerah pemilihannya, yakni Dapil 6 yang mencakup Bontang, Kutai Timur, dan Berau.
"Di Kutai Timur, kita akan bangun dua SMA baru, masing-masing di Sangatta Utara dan Sangatta Selatan. Proses perencanaan sedang berjalan, dan kita harap bisa tuntas sesuai jadwal," katanya optimistis.
Agus juga menyampaikan bahwa Kabupaten Berau, khususnya Kecamatan Sega, akan segera memiliki SMA baru. Bahkan Kota Balikpapan yang selama ini kekurangan sekolah menengah juga menjadi prioritas pengembangan.
Menurutnya, kehadiran sekolah baru bukan hanya soal bangunan fisik, tapi juga menjawab kebutuhan riil masyarakat akan pendidikan yang layak dan terjangkau. "Dengan pembangunan ini, kita berikan harapan baru untuk generasi muda Kaltim," tambahnya.
DPRD Kaltim pun menegaskan akan terus mengawal pengembangan sektor pendidikan, baik dari sisi kebijakan, anggaran, maupun pengawasan proyek fisik. "Kami ingin memastikan bahwa tidak ada anak Kaltim yang tertinggal hanya karena keterbatasan fasilitas," tutup Agus Aras penuh semangat. (*)
