Foto : Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi.
Paperkaltim.id, Samarinda - Bencana banjir yang terus berulang di berbagai wilayah Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan serius. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dampak jangka panjang yang ditimbulkan oleh kondisi ini, baik bagi masyarakat secara langsung maupun terhadap jalannya pemerintahan dan ekonomi daerah.
Menurut Subandi, banjir bukan sekadar genangan air yang mengganggu aktivitas harian. Ia melihat bencana ini sebagai ancaman sistemik yang dapat melumpuhkan layanan publik dan memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah.
"Jika kondisi ini terus menerus terjadi, banyak hal akan terhambat, baik bagi warga maupun aktivitas ekonomi dan roda pemerintahan," ujarnya.
Kekhawatiran ini didasarkan pada fakta bahwa setiap musim hujan, berbagai kawasan di Kaltim, khususnya Samarinda, menjadi langganan banjir. Jalan protokol terendam, rumah warga rusak, dan pelayanan pemerintahan terganggu. Bahkan, tidak sedikit warga yang kehilangan mata pencaharian akibat dampak banjir yang meluas.
Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap aspirasi rakyat, Subandi menegaskan perlunya upaya konkret yang berkelanjutan. Ia menekankan bahwa penanganan banjir tidak cukup hanya melalui pembersihan saluran air atau pengerukan sungai, melainkan harus melalui pembangunan infrastruktur yang bersifat preventif.
Salah satu solusi yang diusulkannya adalah pembangunan kolam retensi dan folder di titik-titik strategis.
"Poin utamanya adalah agar air yang masuk ke Samarinda bisa dinetralisir dulu lewat kolam retensi dan folder. Jadi tidak langsung membanjiri kota," jelasnya.
Menurut Subandi, sistem penampungan air tersebut mampu berfungsi sebagai penyangga alami sebelum air hujan memasuki kawasan padat penduduk. Dengan begitu, potensi banjir dapat ditekan secara signifikan, terutama saat curah hujan tinggi terjadi dalam waktu singkat.
Lebih jauh, ia menyampaikan bahwa Komisi III DPRD Kaltim akan terus mengawal dan mendorong realisasi kebijakan ini.
"Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa solusi nyata dalam penanganan banjir ini mendapat perhatian serius dan segera direalisasikan demi kesejahteraan warga Samarinda," tegasnya.
Sebagai penutup, Subandi mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, instansi teknis, hingga masyarakat, untuk bersinergi dalam menciptakan sistem penanganan banjir yang terencana dan berkelanjutan. Tanpa kolaborasi, ancaman banjir tidak hanya akan terus hadir, tetapi juga memperburuk kualitas hidup masyarakat Kalimantan Timur. (*)
