Foto : Anggota Komisi IV, Sarkowi V Zahry.
Paperkaltim.id, Samarinda - Di tengah dorongan menuju kedaulatan pangan di Kalimantan Timur (Kaltim), muncul sorotan tajam dari DPRD Kaltim terkait kelemahan mendasar dalam sistem data pertanian. Anggota Komisi IV, Sarkowi V Zahry, menilai akurasi data menjadi fondasi utama dalam merancang kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.
"Kita butuh data yang presisi. Jangan hanya bicara target, tapi lahan realnya kita tidak tahu," tegas Sarkowi dalam pernyataannya.
Ia menyebut, selama ini perencanaan produksi pangan terlalu sering hanya berdasarkan asumsi, bukan pada data lapangan yang aktual. Padahal, menurutnya, keakuratan data sangat menentukan sejauh mana Kaltim bisa mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya.
Sarkowi menekankan pentingnya menghitung kebutuhan lahan secara tepat, serta mendorong pencetakan sawah baru di lokasi strategis. Tidak hanya itu, ia juga mendesak agar ada kebijakan khusus untuk melindungi lahan pertanian abadi dari ancaman alih fungsi.
"Langkah-langkah ini jauh lebih penting daripada memperbesar sektor ekstraktif di daerah. Kita harus segera mengaudit kembali ketersediaan lahan pertanian kita," ujarnya.
Baginya, fokus pada tambang dan perkebunan sawit mungkin menguntungkan dalam jangka pendek, tetapi dapat mengancam ketersediaan pangan bagi generasi berikutnya.
"Jangan sampai kita hanya melihat keuntungan jangka pendek dari sektor ekstraktif. Kalau semua habis untuk tambang dan sawit, generasi mendatang mau makan apa? Sekarang adalah waktunya kita bertindak, sebelum semuanya terlambat," pungkasnya.
Dalam pandangan Sarkowi, kedaulatan pangan tidak cukup dibicarakan di atas kertas. Semua pemangku kepentingan pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat harus bergerak bersama melindungi lahan pertanian sebagai aset vital untuk masa depan.
Menurutnya, lahan pertanian adalah bagian integral dari kedaulatan pangan dan keberlanjutan lingkungan. Ini bukan soal sekarang saja, tapi juga soal warisan kita untuk anak cucu. (*)
