Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Salehuddin
Paperkaltim.id, SAMARINDA - Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Salehuddin, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Komisi I, mendesak pemerintah daerah untuk mengembalikan peran Pulau Kumala sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang nyata dan berkelanjutan.
Pasalnya, menurut dia, Pulau Kumala, yang terletak di tengah Sungai Mahakam, pernah menjadi ikon wisata Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan telah dibangun sejak tahun 2000, kini kembali menjadi sorotan setelah bertahun-tahun mengalami kurangnya pengelolaan.
Salehuddin menekankan pentingnya pengelolaan yang serius dan terukur agar investasi sebesar Rp400 miliar yang telah ditanamkan tidak menjadi beban tanpa hasil.
"Ini investasi besar yang dari dulu belum menunjukkan return yang sesuai. Saya menyayangkan ini agak terlambat, tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali," ungkapnya.
Selama beberapa tahun terakhir, Pulau Kumala mengalami kerusakan pada banyak wahana, kurangnya perawatan, dan minim aktivitas wisata reguler.
"Jangan sampai aset sebesar itu dibiarkan begitu saja. Sayang kalau hanya jadi lokasi pesta rakyat tahunan. Potensinya jauh lebih besar dari itu," tegas Salehuddin.
Meski pesta rakyat memberikan dampak positif bagi perputaran ekonomi UMKM, hal itu dirasa belum cukup untuk menjadikan Pulau Kumala sebagai pusat pertumbuhan ekonomi daerah.
Salehuddin mendorong Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kukar untuk mengambil peran lebih aktif dalam pengelolaan area parkir dan fasilitas umum dengan pendekatan yang profesional dan berkelanjutan.
"Harus lebih real, ada pemberdayaan masyarakat yang terukur. Bukan hanya musiman. Disperindag bisa dimaksimalkan untuk mendesain kegiatan ekonomi di kawasan ini," ujarnya.
Salehuddin juga menggarisbawahi pentingnya sistem keamanan dan perawatan infrastruktur yang memadai di Pulau Kumala. Ia mengungkapkan adanya masalah seperti lampu jembatan yang rusak dan kawasan wisata yang sepi sejak sore hari.
"Di Jakarta, taman bisa buka 24 jam karena sistem keamanannya jelas. Kita di Kukar jam 10 malam sudah gelap dan kosong. Ini yang harus dibenahi," kritiknya.
Dengan harapan agar Pulau Kumala tidak lagi menjadi simbol kemegahan tanpa dampak, Salehuddin menutup pernyataannya dengan, "Investasi Rp400 miliar itu jangan sampai jadi sia-sia. Yang penting adalah adanya kembalinya ke PAD. Mau kerja sama atau dikelola sendiri, yang penting dimaksimalkan."
Salehuddin berharap agar pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret dalam pemulihan dan pengelolaan Pulau Kumala sehingga potensi wisata ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Kutai Kartanegara.(*)
