Foto : Anggota DPRD Kalimantan Timur, Akhmed Reza Fachlevi.
Paperkaltim.id, Samarinda - Anggota DPRD Kalimantan Timur, Akhmed Reza Fachlevi, mendorong adanya evaluasi mendalam terhadap pertumbuhan ekonomi dan struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di provinsi ini. Menurutnya, angka PDRB yang tinggi tidak otomatis mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas, terlebih jika tidak dibarengi dengan distribusi ekonomi yang merata dan program pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran.
"PDRB tinggi memang mencerminkan potensi ekonomi, tetapi itu belum tentu menyentuh kehidupan sehari-hari warga, apalagi masyarakat bawah. Inilah yang perlu kita kritisi dan telaah lebih jauh," ujar Reza, yang berasal dari Fraksi Partai Gerindra.
Ia menilai, transformasi ekonomi yang tengah dijalankan pemerintah provinsi selama ini masih bersifat sektoral dan belum mampu menjawab persoalan utama seperti pengangguran terbuka dan kemiskinan. Padahal, Kaltim adalah provinsi dengan PDRB tertinggi di Kalimantan, sebagian besar disumbang oleh sektor ekstraktif seperti pertambangan dan migas.
Namun kenyataannya, angka kemiskinan di Kaltim masih cukup tinggi dan tidak mengalami penurunan signifikan, meski pertumbuhan ekonomi tercatat stabil. Hal ini, menurut Reza, menjadi sinyal bahwa struktur ekonomi Kaltim belum sepenuhnya sehat.
"Ini adalah sinyal bahwa ada ketimpangan. Kalau PDRB naik terus tapi kemiskinan stagnan, berarti ekonomi kita tidak inklusif. Ada yang salah dalam perencanaannya," tegasnya.
Lebih lanjut, Reza mengusulkan agar pemerintah daerah menggandeng akademisi dan lembaga riset independen untuk menganalisis lebih dalam hubungan antara struktur PDRB, ketimpangan sosial, dan tingkat pengangguran. Ia juga menilai perlunya kebijakan afirmatif yang lebih berpihak kepada sektor produktif rakyat seperti UMKM, pertanian, perikanan, dan ekonomi kreatif.
"Program pembangunan harus berbasis data dan dampak nyata, bukan sekadar target angka makro. Tanpa itu, kemiskinan akan tetap menjadi lingkaran setan," ujarnya.
Sebagai legislator, Reza menegaskan akan terus mendorong terjadinya dialog aktif antara eksekutif, DPRD, pelaku usaha, dan masyarakat sipil untuk menciptakan strategi ekonomi yang lebih berkeadilan.
"Kami berkomitmen memperjuangkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pengentasan kemiskinan harus menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan di Kaltim," pungkasnya.
Dengan mendorong perubahan pendekatan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada angka, tetapi juga pada dampak sosial, Reza berharap Kaltim dapat keluar dari jebakan pertumbuhan semu dan benar-benar menghadirkan keadilan ekonomi bagi seluruh masyarakatnya. (*)
