Ilustrasi
Paperkaltim.id, Jakarta – Pemilik Surat Izin Mengemudi (SIM) kini harus menjalani tes kesehatan dan psikologi setiap kali memperpanjang masa berlaku. Kebijakan ini resmi diatur dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) No. 5 Tahun 2021 yang diterbitkan oleh Korlantas Polri, bertujuan meningkatkan keselamatan lalu lintas nasional.
Tes ini bukan tes praktik mengemudi, melainkan pemeriksaan medis dasar dan evaluasi psikologis. Pemeriksaan meliputi kemampuan penglihatan, pendengaran, serta tes psikologi untuk menilai kestabilan emosi dan daya kognitif. Tes psikologi bisa dilakukan secara daring melalui platform ePPsi, dengan biaya antara Rp37.500 hingga Rp57.500 dan berlaku enam bulan.
Untuk memperpanjang SIM, warga harus menyiapkan dokumen seperti SIM lama yang masih aktif, e-KTP, hasil tes kesehatan yang masih berlaku, sertifikat psikologi ePPsi, serta pas foto berlatar biru dan tanda tangan digital. Biaya administrasi berkisar Rp30.000 hingga Rp80.000, tergantung jenis SIM. Jika ditambahkan dengan biaya tes dan asuransi, totalnya mencapai sekitar Rp217.500–222.500.
Layanan perpanjangan bisa diakses melalui aplikasi SINAR milik Korlantas atau langsung ke Satpas dan mobil SIM keliling. Di aplikasi, pengguna mengunggah dokumen dan membayar lewat virtual account, sementara di Satpas, pemohon akan menjalani proses foto dan sidik jari ulang. Estimasi proses selesai dalam waktu 3 hingga 7 hari kerja.
Korlantas menekankan bahwa jika masa berlaku SIM sudah kedaluwarsa, perpanjangan tak lagi bisa dilakukan. Pemohon harus mengikuti proses pembuatan SIM baru, termasuk mengikuti tes teori dan praktik dari awal.
Meski kebijakan ini menimbulkan kritik dari masyarakat karena dianggap membebani biaya, Korlantas menilai langkah ini penting untuk menjaga kualitas dan kesiapan psikofisik pengemudi. Pemeriksaan berkala dianggap sebagai langkah preventif demi mengurangi angka kecelakaan di jalan.
Perubahan ini menunjukkan bahwa keselamatan menjadi prioritas utama dalam regulasi lalu lintas. Perpanjangan SIM kini bukan sekadar formalitas administratif, tetapi juga alat kontrol kondisi pengemudi yang berdampak langsung pada keamanan publik.
