Foto : Ketua Panitia Khusus (Pansus), Syarifatul Sya’diah.
Paperkaltim.id, Samarinda - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029, Syarifatul Sya'diah, menekankan urgensi pembahasan menyeluruh terhadap program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat.
Dalam penyusunan RPJMD periode lima tahun mendatang, Syarifatul memberi perhatian khusus pada program-program sosial yang telah diperjuangkan masyarakat, salah satunya adalah program gratispol. Program yang berhubungan dengan pembiayaan pendidikan atau layanan sosial ini menjadi sorotan karena banyak masyarakat mempertanyakan implementasi teknis dan skema pendanaannya.
"Kami ingin memastikan masyarakat memahami bagaimana cara kerja program ini dan bagaimana hal ini akan dicantumkan dalam RPJMD. Untuk itu, kami akan mengundang tim dari Kesra, gratispol, dan Jospol untuk memberikan penjelasan secara sistematis," tegas Syarifatul dalam pernyataannya.
Penjelasan menyeluruh dari para pemangku kepentingan dianggap penting agar tidak terjadi kebingungan di tengah masyarakat. Menurut politisi perempuan ini, kejelasan teknis akan memperkuat legitimasi RPJMD di mata publik.
Tak hanya soal program sosial, Syarifatul juga menyoroti pentingnya keselarasan antara rencana pembangunan provinsi dengan kebutuhan prioritas masing-masing kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Oleh karena itu, pihaknya merencanakan pertemuan langsung dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari tiap-tiap daerah.
"Kami berencana mengundang Bappeda Kabupaten/Kota untuk mengungkapkan apa saja prioritas yang paling utama di daerah mereka. Meskipun informasi yang diberikan mungkin terbatas, kami akan berjuang untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat dari daerah pemilihan masing-masing serasi dengan rencana pembangunan yang akan disusun," jelasnya lebih lanjut.
Proses penyusunan RPJMD, menurut Syarifatul, bukan hanya sekadar formalitas perencanaan, tetapi harus menjadi wahana nyata untuk menyalurkan suara rakyat agar pembangunan benar-benar menyentuh akar kebutuhan sosial, ekonomi, dan lingkungan.
"Kami hadir untuk mendengarkan, memperjuangkan, dan memastikan bahwa setiap program yang dirancang benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Kalimantan Timur," katanya menutup penjelasan.
Lebih jauh, ia menegaskan komitmen DPRD Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran secara maksimal demi tercapainya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Kolaborasi lintas lembaga dan partisipasi masyarakat akan menjadi fondasi utama keberhasilan RPJMD 2025-2029. (*)
