Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, pada Senin (23/6/2025).
Paperkaltim.id, Jakarta – Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, pada Senin (23/6/2025). Ia hadir sekitar pukul 09.10 WIB mengenakan batik krem, membawa tas besar, dan didampingi tim kuasa hukumnya.
Pemanggilan ini terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan perangkat Chromebook senilai hampir Rp10 triliun. Proyek tersebut berlangsung sepanjang 2019 hingga 2022, saat Nadiem masih menjabat Mendikbudristek. Kejaksaan Agung telah menaikkan status kasus ke tahap penyidikan sejak 20 Mei lalu.
Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, penyidik ingin mengetahui sejauh mana peran pengawasan Nadiem dalam proses pengadaan. Penelusuran difokuskan pada kemungkinan adanya instruksi atau arahan terkait pemilihan jenis perangkat dan mekanisme pembelian.
Laporan sebelumnya menyebut bahwa uji coba terhadap 1.000 unit Chromebook pada 2019 menunjukkan hasil kurang maksimal karena keterbatasan jaringan internet di banyak sekolah. Meski begitu, pengadaan tetap berjalan dengan spesifikasi serupa. Ini memunculkan dugaan rekayasa atau pemaksaan keputusan teknis.
Penyidik juga telah memeriksa 28 saksi, termasuk dua mantan staf khusus Nadiem—Fiona Handayani dan Jurist Tan—yang kediamannya turut digeledah pada 21 Mei lalu. Proyek ini dibiayai dari Dana Satuan Pendidikan dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan total mencapai hampir Rp10 triliun.
Nadiem datang tanpa memberikan komentar kepada awak media, tetapi memberikan senyuman kecil saat memasuki ruang pemeriksaan. Kuasa hukum, termasuk Hotman Paris, menyebut kliennya bersikap kooperatif dan siap memberikan keterangan lengkap demi transparansi hukum.
Kejagung terus menghimpun bukti dan melakukan audit kerugian negara. Pemeriksaan Nadiem dinilai penting dalam menentukan apakah dirinya turut bertanggung jawab secara langsung, atau hanya menjalankan fungsi pengawasan administratif atas proyek besar ini. Proses ini akan menentukan arah pengungkapan kasus korupsi digitalisasi pendidikan terbesar dalam sejarah.
