Paperkaltim.id, SAMARINDA - Aktivitas tambang yang semakin marak di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) memicu keprihatinan di kalangan berbagai pihak. Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Kaltim, Salehuddin, menegaskan pentingnya untuk segera melakukan pembenahan tata kelola wilayah tambang agar tidak terjadi konflik sosial antara perusahaan tambang dan masyarakat setempat.
Dalam pernyataannya, Salehuddin mengungkapkan bahwa lalu lintas kendaraan operasional perusahaan tambang yang semakin meningkat di jalan negara tanpa pengawasan terkait tonase dapat berpotensi menimbulkan kerusakan infrastruktur dan dampak negatif bagi masyarakat.
"Ini harus menjadi perhatian serius dan segera ditindaklanjuti," kata legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) itu.
Sebagai langkah awal, Salehuddin menyatakan dukungannya terhadap kebijakan yang diusulkan oleh Gubernur Kaltim mengenai pembatasan waktu operasi truk tambang.
"Sistem malam bisa menjadi solusi sementara, tetapi tujuan kita tetap menuju nol hauling di jalan umum. Warga tidak boleh terus-menerus menjadi korban dari aktivitas yang merugikan ini," tegasnya.
Ia menambahkan bahwa kolaborasi semua pihak, termasuk perusahaan tambang, pemerintah, dan masyarakat, sangat diperlukan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan bersama.
Penegakan hukum yang adil dan transparan juga menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
"Kami Komisi I DPRD Kaltim akan terus memantau perkembangan ini dan mendorong dialog konstruktif antara semua stakeholder untuk mencapai solusi yang berkelanjutan menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang di Kaltim," tandas Salehuddin.
Kaltim, sebagai salah satu wilayah penghasil tambang terbesar di Indonesia, perlu memastikan bahwa pertambangan dapat dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak merugikan masyarakat serta lingkungan.
Diakhir dirinya menyebutkan, bahwa pihak DPRD Kaltim berharap agar semua elemen bisa bekerja sama demi menciptakan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan.(*)