Paperkaltim.id, Samarinda - Rencana pembangunan jalan tol Samarinda-Bontang yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mendapat apresiasi dari Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Apansyah. Ia menyambut baik proyek tersebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat konektivitas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan strategis provinsi.
Namun, Apansyah dengan tegas mengingatkan bahwa euforia pembangunan jalan tol tidak boleh membuat pemerintah daerah melupakan pembangunan jalan non-tol yang menghubungkan antarperkampungan. Bagi Apansyah, jalan-jalan tersebut justru menjadi denyut kehidupan bagi masyarakat menengah ke bawah yang sangat bergantung pada infrastruktur dasar untuk kegiatan sehari-hari.
"Pembangunan jalan tol memang penting, namun kita juga tidak boleh melupakan jalan-jalan penghubung antarperkampungan yang memiliki fungsi vital dalam menunjang kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah," ujarnya.
Ia menilai bahwa masih banyak desa dan kawasan pelosok yang belum tersentuh pembangunan jalan secara maksimal. Jalan-jalan desa yang rusak dan belum beraspal menjadi kendala utama dalam mobilitas masyarakat, menghambat distribusi hasil pertanian, pemasaran produk lokal, hingga akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan.
"Jalan-jalan ini merupakan urat nadi bagi masyarakat yang beraktivitas sehari-hari, mulai dari mengangkut hasil pertanian, pemasaran produk lokal, hingga akses ke pendidikan dan kesehatan. Kita tidak bisa hanya fokus pada jalan tol yang akan menguntungkan sebagian kalangan saja," tambahnya.
Komisi III DPRD Kaltim, lanjut Apansyah, akan terus mendorong pemerintah agar mengedepankan prinsip keadilan dalam pembangunan infrastruktur. Tol memang mempercepat mobilitas antarkota, tetapi jalan desa memperkuat fondasi ekonomi rakyat. Oleh karena itu, investasi infrastruktur harus mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Ia menutup pernyataannya dengan menyerukan pentingnya kolaborasi seluruh pihak, baik legislatif, eksekutif, maupun masyarakat, untuk menjaga keseimbangan pembangunan di Kaltim.
"Sebagai wakil rakyat, sudah menjadi tugas kita untuk memastikan semua lapisan masyarakat mendapatkan akses yang sama terhadap pembangunan infrastruktur. Mari kita semua bersinergi demi mewujudkan Kaltim yang lebih baik," tutup Apansyah. (*)