Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Firnadi Ikhsan
Paperkaltim.id, SAMARINDA – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Firnadi Ikhsan, mengungkapkan bahwa optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) masih merupakan pekerjaan rumah yang signifikan bagi daerah.
Dalam pandangannya, tantangan utama yang dihadapi BUMD adalah kemampuan dalam menjalin kerja sama serta memenuhi standar kualifikasi yang ditetapkan oleh pelaku industri nasional.
“Langkah ini menjadi strategi penting untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Kaltim, mengingat banyaknya potensi ekonomi dari sektor sumber daya alam. PAD adalah komponen dasar untuk membiayai pembangunan daerah," katanya.
"Jika BUMD dapat berperan aktif dalam industri ini, maka akan ada multiplier effect terhadap ekonomi lokal, termasuk penyerapan tenaga kerja dan perputaran ekonomi daerah,†sambung Firnadi.
Dengan kesadaran akan pentingnya peran BUMD, kata dia, pihaknya berkomitmen untuk secara proaktif memantau pelaksanaan program-program BUMD dan melakukan evaluasi terhadap kinerja mereka.
Firnadi mencatat bahwa ada sejumlah catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai pengelolaan aset dan penyertaan modal, yang hingga saat ini belum optimal.
“Memang ada catatan-catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai pengelolaan aset dan penyertaan modal yang belum optimal. Namun, ini tidak menjadi alasan untuk berhenti; kita harus mendorong BUMD untuk terus berbenah, memperbaiki tata kelola, dan siap menangkap peluang,†tambahnya.
Firnadi juga menekankan pentingnya sinergi antara Gubernur dan dukungan legislatif untuk menjadikan pelibatan BUMD bukan sekadar jargon, melainkan menjadi langkah nyata yang dapat segera diimplementasikan oleh seluruh pemangku kepentingan.
“Kami berharap pengusaha tambang dan migas memandang ini sebagai peluang kerja sama, bukan beban. Kami di DPRD siap mengawal proses ini demi kemajuan Kalimantan Timur,†tutupnya.
DPRD Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk mendukung optimalisasi kinerja BUMD sebagai bagian dari upaya meningkatkan PAD dan memperkuat perekonomian daerah, dengan tetap menjaga keberlanjutan dan pertumbuhan yang inklusif.(*)
