Foto : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud.
Paperkaltim.id, Samarinda - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas'ud, menegaskan kembali komitmennya dalam mengawal dan memastikan agar aspirasi masyarakat benar-benar diwujudkan melalui kebijakan pemerintah. Penegasan ini disampaikannya menyusul kunjungan lapangan yang dilakukan bersama Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, ke ruas jalan poros antara Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kutai Barat (Kubar) beberapa waktu lalu.
Kunjungan tersebut menjadi momentum penting bagi Ketua DPRD Kaltim yang akrab disapa Hamas, dalam menunjukkan peran strategis lembaga legislatif sebagai penyambung suara rakyat. Ia menyatakan bahwa kehadiran dirinya bersama gubernur bukan sekadar simbolis, tetapi menjadi bukti konkret sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam merespons kebutuhan mendesak masyarakat, terutama terkait infrastruktur dasar.
"Kunjungan ini merupakan bukti konkret komitmen legislatif dan eksekutif dalam merespons langsung kebutuhan infrastruktur dasar di wilayah pedalaman Kalimantan Timur," ujar Hamas. Menurutnya, persoalan konektivitas jalan masih menjadi tantangan besar di banyak wilayah Kaltim, khususnya daerah-daerah pedalaman yang selama ini belum mendapatkan perhatian maksimal.
Jalur yang mereka tinjau memiliki fungsi vital. Selain menjadi penghubung utama antarwilayah seperti Kukar, Kubar, dan Mahakam Ulu (Mahulu), jalan poros ini juga berpotensi menjadi akses strategis alternatif menuju Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini menjadi semakin penting dalam konteks pembangunan nasional, mengingat pergeseran pusat pemerintahan yang akan membawa dampak besar terhadap pergerakan logistik dan mobilitas masyarakat di Kalimantan Timur.
Hamas menekankan bahwa DPRD Kaltim berkomitmen penuh untuk memperjuangkan agar pembangunan infrastruktur di daerah tidak terpusat hanya di kota-kota besar, tetapi juga menjangkau wilayah pelosok yang selama ini belum terlayani dengan baik. Ia menggarisbawahi bahwa pembangunan jalan poros bukan hanya urusan mobilitas, tetapi juga berkaitan langsung dengan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
"Kami akan menjadi penghubung antara kebutuhan masyarakat dan tindakan nyata dari pemerintah," tegas Hamas. Dalam pandangannya, DPRD bukan hanya lembaga pengawas, tetapi juga memiliki peran aktif sebagai fasilitator dan penggerak perubahan positif di tengah masyarakat.
Kunjungan ini juga menjadi cerminan sinergi yang semakin kuat antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Hamas menilai bahwa kolaborasi yang solid antara kedua institusi sangat dibutuhkan, terutama dalam menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks. Isu-isu seperti pembangunan infrastruktur, ketimpangan wilayah, dan kesiapan daerah menyambut IKN membutuhkan langkah bersama yang konsisten dan berkelanjutan.
Hamas berharap agar masyarakat dapat melihat bahwa suara mereka tidak diabaikan. Ia ingin membangun kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dengan menunjukkan kerja nyata di lapangan. Menurutnya, ketika masyarakat merasa didengar dan dilibatkan, maka kepercayaan terhadap proses demokrasi dan pemerintahan akan meningkat.
Melalui kunjungan ini, Hamas ingin memastikan bahwa aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam berbagai forum reses, dialog, maupun pengaduan langsung bisa segera ditindaklanjuti oleh pemerintah dalam bentuk kebijakan yang relevan dan berpihak. Ia optimistis, dengan komunikasi yang baik dan kemauan politik yang kuat, kebijakan yang dihasilkan akan benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
Hamas menegaskan bahwa DPRD akan terus bekerja memastikan suara masyarakat menjadi bagian dari setiap kebijakan yang dirumuskan, demi Kalimantan Timur yang maju dan merata. Ia meyakini bahwa pembangunan yang adil dan inklusif hanya bisa terwujud jika semua pemangku kepentingan bersatu dalam visi yang sama: menyejahterakan rakyat dari hulu hingga hilir Kalimantan Timur. (*)
