Foto : Agenda Rapat Paripurna ke-19 DPRD Kalimantan Timur
Paperkaltim.id, Samarinda - Dalam agenda Rapat Paripurna ke-19 DPRD Kalimantan Timur yang membahas pandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Fraksi Partai Golkar melalui Shemmy Permata Sari menyampaikan sejumlah pertanyaan kritis mengenai dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah.
Menurut Shemmy, perhatian terhadap pos-pos dana transfer sangat penting, mengingat dana tersebut merupakan salah satu sumber utama pendanaan pembangunan daerah. Kejelasan mengenai besaran, potensi, serta realisasi penggunaannya akan sangat menentukan arah pembangunan Kalimantan Timur ke depan.
"Pertanyaan ini, kami bertujuan untuk memperoleh kejelasan mengenai alokasi dan potensi pendapatan dari dana tersebut yang berpengaruh pada pembangunan daerah," ujarnya di hadapan forum paripurna.
Fraksi Golkar menyoroti setidaknya tiga komponen dana transfer yang dinilai perlu dijelaskan secara lebih transparan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim:
Pertama, terkait Dana Bagian Hasil Sawit, Shemmy mengungkapkan bahwa proyeksi pendapatan dari sektor ini pada 2024 sebesar Rp38,33 miliar. Namun, menurutnya, angka tersebut perlu diperjelas lebih lanjut dalam konteks alokasi penggunaannya.
Dia menekankan pentingnya informasi yang terbuka mengenai apakah dana tersebut akan mampu mendukung program strategis yang benar-benar bermanfaat untuk masyarakat, terutama yang berada di daerah penghasil kelapa sawit.
Kedua, Shemmy mempertanyakan progres penerimaan dana karbon kred yang menjadi salah satu bentuk insentif dari komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan penurunan emisi karbon.
Dalam konteks perubahan iklim yang semakin mendesak, dana ini seharusnya menjadi peluang tambahan bagi pendapatan daerah. Shemmy meminta Pemprov menjelaskan potensi riil dari penerimaan dana ini secara tahunan.
Ketiga, mengenai Dana Insentif Fiskal, Shemmy menyampaikan keprihatinannya karena dari target sebesar Rp21,5 miliar pada 2024, hanya sebesar Rp2,6 miliar yang berhasil direalisasikan atau sekitar 12,4 persen. Rendahnya capaian ini, menurutnya, harus menjadi evaluasi menyeluruh terhadap strategi pengelolaan anggaran dan kinerja lembaga yang terlibat.
"Sebagai representatif masyarakat, kami berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap dana yang diterima oleh Kaltim benar-benar dimanfaatkan dengan baik dan sesuai dengan tujuan pembangunan. Kami berharap pemerintah dapat memberikan penjelasan yang komprehensif untuk setiap poin yang kami ajukan, sehingga kita bisa bergerak maju dengan lebih jelas dan terarah," ujar Shemmy.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Fraksi Golkar akan terus memantau perkembangan atas berbagai pertanyaan tersebut dan menantikan tanggapan resmi dari pemerintah provinsi.
Komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, menurut Shemmy, harus menjadi pilar utama dalam tata kelola keuangan daerah. Hanya dengan cara itulah kepercayaan publik bisa terjaga, dan pembangunan di Kalimantan Timur dapat berjalan secara berkelanjutan dan berpihak pada rakyat. (*)
