Anggota DPRD Kaltim asal daerah pemilihan Kukar, Firnadi Ikhsan
Paperkaltim.id, SAMARINDA - Saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) tengah gencar melakukan pembangunan dan perbaikan infrastruktur. Namun, Anggota DPRD Kaltim asal daerah pemilihan Kukar, Firnadi Ikhsan, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap isu kerusakan jalan yang tak kunjung tuntas di wilayah hulu Kutai Kartanegara (Kukar).
Dalam pernyatannya, Firnadi menegaskan bahwa kondisi geografis yang menantang di kawasan ini memerlukan pendekatan konstruksi yang berbeda dibandingkan dengan daerah lainnya.
"Sebagian besar wilayah hulu Kukar berada di sekitar sungai dan tanah basah. Jalan yang dibangun dengan timbunan tanah biasa cepat rusak, apalagi saat musim pasang," ujar Firnadi.
Sebagai Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kaltim, Firnadi menggarisbawahi pentingnya menggunakan metode konstruksi yang sesuai, seperti pile slab, untuk memastikan daya tahan jalan dalam kondisi alam yang ekstrem.
Ia juga menyoroti salah satu titik krusial, yaitu jalan poros yang menghubungkan Desa Sebelimbingan di Kecamatan Kota Bangun dengan wilayah Kutai Barat. Jalur ini merupakan akses vital yang sering mengalami kerusakan atau bahkan terputus akibat banjir, sehingga menghambat mobilitas masyarakat dan perekonomian setempat.
"Hanya struktur jalan yang kokoh seperti pile slab atau jalan layang rendah yang bisa menjawab tantangan geografis tersebut. Tanpa upaya keras dalam membangun infrastruktur yang memadai, kita akan terus menghadapi masalah yang sama," tegasnya.
Firnadi juga menyerukan perlunya penggunaan material yang tahan terhadap tekanan air dan kelembapan tinggi sebagai standar dalam pembangunan infrastruktur di kawasan ini.
Menurutnya, meskipun anggaran untuk metode konstruksi ini tergolong besar, namun biaya tersebut jauh lebih efisien dalam jangka panjang dibandingkan dengan biaya perbaikan rutin setiap tahun.
"Ini adalah investasi yang harus kita lakukan agar infrastruktur di hulu Kukar tidak hanya bertahan, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat," tambahnya.
Lebih lanjut, Firnadi menekankan pentingnya kolaborasi antar level pemerintah dalam percepatan pembangunan jalan di hulu Kukar. Ia berpendapat bahwa pemerintah Kabupaten Kukar tidak dapat menangani beban pembangunan infrastruktur sendirian, mengingat keterbatasan anggaran yang ada.
"Sinergi antara daerah, provinsi, dan pemerintah pusat sangat diperlukan. Infrastruktur di pedalaman tidak bisa dibiarkan menunggu. Ini adalah soal konektivitas warga, ekonomi daerah, dan pemerataan pembangunan," terang Firnadi.
Dengan perhatian yang lebih besar dan kolaborasi yang baik, Firnadi berharap bahwa pembangunan infrastruktur di Hulu Kutai Kartanegara dapat terwujud.
"Sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung perkembangan ekonomi daerah," tutupnya.(*)
