Foto : Wakil Ketua Komisi IV, Andi Satya Adi Saputra.
Paperkaltim.id, Samarinda - Ketimpangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara kota-kota besar dan daerah-daerah terpencil di Kalimantan Timur menjadi sorotan serius Komisi IV DPRD Kaltim. Wakil Ketua Komisi IV, Andi Satya Adi Saputra, menegaskan bahwa situasi ini membutuhkan penanganan nyata dan terencana agar tidak menghambat pembangunan yang berkeadilan di provinsi tersebut.
Menurut Andi, ketimpangan IPM di Kaltim terlihat jelas ketika membandingkan wilayah perkotaan seperti Samarinda, Balikpapan, dan Bontang dengan daerah pelosok seperti Mahakam Ulu (Mahulu) dan Kutai Barat (Kubar). Kota-kota besar telah menikmati fasilitas pendidikan dan infrastruktur publik yang memadai, sementara daerah lain masih tertinggal dalam banyak aspek.
"Kita perlu memahami bahwa ketimpangan ini menjadi sebuah tantangan yang serius. Kota-kota besar dapat menikmati akses pendidikan yang baik dan fasilitas umum yang memadai, sementara daerah lain masih menghadapi kesulitan dalam hal akses pendidikan dan infrastruktur," ujar Andi Satya.
Meskipun secara keseluruhan IPM Kalimantan Timur menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, realitas lapangan menunjukkan adanya disparitas tajam antarwilayah yang berpotensi menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi jangka panjang.
Menanggapi kondisi tersebut, Andi mendesak agar pemerintah daerah melakukan intervensi aktif dan menyusun strategi terpadu. Menurutnya, fokus utama adalah peningkatan akses pendidikan dan pembangunan infrastruktur dasar, khususnya di wilayah dengan nilai IPM yang masih rendah.
"Perbaikan akses pendidikan, termasuk penyediaan beasiswa dan program vokasi, menjadi langkah awal yang krusial. Selain itu, pemerintah juga harus fokus pada pembangunan infrastruktur dasar, seperti jaringan jalan, fasilitas pendidikan, dan kesehatan," jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa ketimpangan IPM tidak hanya berdampak pada kualitas hidup masyarakat, tetapi juga menjadi hambatan serius bagi potensi pertumbuhan ekonomi daerah secara menyeluruh. Ketika ada ketimpangan yang mencolok, maka daya saing daerah dan produktivitas masyarakat turut terhambat.
"Kita ingin setiap warga Kaltim mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang. Oleh karena itu, menjadi tugas kita semua untuk mengatasi ketimpangan ini dengan serius," tambahnya.
Dengan perbaikan konektivitas wilayah, pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan kapasitas SDM lokal, Komisi IV optimis kesenjangan IPM antarwilayah dapat dipersempit. Tujuan akhirnya adalah menciptakan keadilan pembangunan yang dapat dirasakan seluruh masyarakat, baik di kota maupun di desa terpencil.
"Dengan demikian, diharapkan semua masyarakat Kaltim bisa menikmati hasil pembangunan yang merata dan berkeadilan," pungkas Andi Satya. (*)
