Foto : Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel.
Paperkaltim.id, Samarinda - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, menyampaikan komitmennya untuk terus mengawal pembangunan infrastruktur jalan penghubung antara Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu). Hal ini menjadi prioritas strategis mengingat pentingnya konektivitas antarwilayah dalam mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, khususnya di daerah perbatasan yang selama ini belum tersentuh secara optimal.
Proyek jalan penghubung sepanjang 136 kilometer tersebut mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Kaltim di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas'ud dan Wakil Gubernur Seno Aji. Dukungan anggaran yang dikucurkan melalui APBD Murni 2025 pun tergolong signifikan, mencapai total Rp206 miliar, kenaikan yang sangat besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
"Sebelumnya, anggaran untuk jalan Kubar-Mahulu ini paling besar hanya Rp25 miliar. Namun, dengan komitmen yang ditunjukkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, kita kini memiliki sumber daya yang jauh lebih besar," ujar Ekti, menegaskan pentingnya momentum ini untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur di Mahulu.
Ia menjelaskan, dibandingkan ruas jalan Simpang Long Hubung-Ujoh Bilang yang didanai APBN dan telah menunjukkan progres pesat, penanganan ruas Tering-Simpang Long Hubung melalui APBD Kaltim masih membutuhkan percepatan. Karena itu, sinergi antarpemerintah daerah dan pusat menjadi kunci utama untuk mewujudkan konektivitas yang berkeadilan.
"Penanganan jalan yang efisien adalah prioritas bagi kami. Saya ingin menyampaikan kepada masyarakat Mahulu untuk percaya bahwa proses pembangunan jalan ini sangat diperhatikan oleh Pemprov Kaltim, dan saya berkomitmen untuk mengawal penuh pelaksanaannya," tegasnya.
Status jalan Kubar-Mahulu yang saat ini masih tergolong non-status membuat proses pembangunan dilakukan secara bertahap dan melalui skema pembiayaan campuran. Rinciannya: segmen 0-10 km (Simpang Purworejo-Tering) dibiayai oleh APBN, segmen 10-41 km oleh APBD Kaltim, segmen 41-117 km kembali oleh APBN, dan segmen 117-136 km (menuju Ujoh Bilang) oleh APBD Mahulu.
Pemerintah provinsi sendiri telah membagi anggaran Rp206 miliar tersebut ke dalam empat segmen. Segmen 1 dan 2 dialokasikan sebesar Rp53 miliar, sementara segmen 3 dan 4 masing-masing mendapatkan Rp50 miliar. Menurut Ekti, pengelolaan dana ini akan terus diawasi agar tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
"Diharapkan akan membawa dampak signifikan terhadap perkembangan dan kestabilan ekonomi di daerah tersebut," pungkasnya.
Dengan pembangunan jalan yang lebih terintegrasi, DPRD Kaltim berharap Mahakam Ulu tidak lagi menjadi wilayah yang tertinggal secara akses. Sebaliknya, daerah ini akan menjadi titik penting dalam membuka isolasi wilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mempercepat pertumbuhan sektor-sektor produktif lainnya. Pemerintah provinsi dan DPRD sepakat untuk menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai fondasi utama pembangunan berkelanjutan Kaltim ke depan. (*)
