Foto : Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi.
Paperkaltim.id, Samarinda - Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kembali mendapat sorotan dari DPRD Kaltim. Program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud dan Seno Aji, yang dikenal dengan nama "Gratispol", dinilai sebagai terobosan penting. Namun, di balik manfaatnya, terdapat tantangan teknis yang harus segera diatasi agar implementasi program ini tidak terhambat.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menegaskan pentingnya keberadaan regulasi yang mampu menjembatani kesenjangan antara kalender akademik di perguruan tinggi dan sistem penganggaran pemerintah daerah.
"Perguruan tinggi memiliki ritme akademik tersendiri. Ketika jadwal pencairan anggaran tidak selaras, maka kegiatan akademik dapat terganggu. Ini jelas harus menjadi perhatian kita bersama," ujar Darlis dengan nada serius.
Menurutnya, tanpa sinkronisasi yang tepat antara pemerintah dan lembaga pendidikan, program Gratispol bisa saja mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Ia mencontohkan beberapa kasus keterlambatan dalam pembiayaan operasional kampus yang berdampak langsung pada mahasiswa, tenaga pengajar, hingga proses akademik.
Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik, Darlis menekankan bahwa DPRD siap menjadi mitra kritis sekaligus pendukung kebijakan pemerintah yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat. Ia bahkan menyebut pendidikan sebagai "investasi masa depan" yang tidak boleh dikompromikan.
"Kami ingin memastikan bahwa tidak ada mahasiswa yang terganggu pendidikannya hanya karena masalah teknis anggaran. Pemerintah provinsi harus menyusun kebijakan antisipatif agar Gratispol berjalan mulus," jelasnya.
Ia juga mengajak seluruh elemen, mulai dari pemerintah, institusi pendidikan, hingga masyarakat, untuk bersatu menyukseskan Gratispol. "Ini bukan hanya tugas pemerintah atau DPRD. Ini tanggung jawab bersama untuk menciptakan SDM unggul Kaltim," pungkas Darlis.
Dengan sorotan tajam dari legislatif, diharapkan ke depan tidak ada lagi kendala administratif yang merintangi cita-cita mencerdaskan anak bangsa di Benua Etam. (*)
