Foto : Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi.
Paperkaltim.id, Samarinda - Program unggulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di bidang pendidikan, GratisPol, mendapatkan dukungan penuh dari Komisi IV DPRD Kaltim. Namun, dukungan ini disertai dengan penekanan terhadap pentingnya manajemen keuangan yang transparan, tepat waktu, dan berorientasi pada kualitas layanan pendidikan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, secara tegas menyampaikan bahwa keterlambatan dalam pencairan dana, khususnya terkait pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) ke perguruan tinggi, harus menjadi perhatian serius semua pihak. Ia menyoroti bahwa persoalan teknis seperti ini bukan hanya masalah administrasi, tetapi berdampak langsung terhadap kelangsungan pendidikan di Kalimantan Timur.
"Kita telah banyak mendengar keluhan terkait layanan rumah sakit untuk pasien BPJS yang setengah hati, akibat adanya tunggakan pembayaran. Situasi serupa tidak boleh terjadi dalam dunia pendidikan. Keterlambatan pembayaran UKT dari pemerintah provinsi kepada perguruan tinggi bisa menurunkan kualitas layanan pendidikan," ungkap Darlis.
Menurutnya, ketidaksesuaian antara kalender akademik perguruan tinggi dan kalender kerja pemerintahan tidak seharusnya menjadi alasan dalam keterlambatan anggaran. Ia mendorong pemerintah provinsi agar menyusun jadwal transfer dana yang terukur dan konsisten, sehingga operasional kampus tidak terganggu.
"Pendidikan tinggi harus menjadi prioritas. Setiap kegiatan yang berkaitan dengan proses belajar mengajar harus berjalan lancar tanpa adanya gangguan dari faktor eksternal, termasuk masalah administratif dari pemerintah," tegasnya lebih lanjut.
Darlis menyampaikan bahwa sektor pendidikan, sebagaimana sektor kesehatan, adalah layanan dasar yang tidak boleh tersendat hanya karena persoalan teknis birokrasi. Oleh karena itu, stabilitas finansial di lingkungan perguruan tinggi harus menjadi perhatian utama, khususnya dalam skema pembiayaan seperti GratisPol yang dibiayai penuh oleh pemerintah.
"Pendidikan adalah investasi masa depan kita. Semua pihak harus berkomitmen untuk menjamin kelangsungan dan kualitas pendidikan. Kami berharap agar permasalahan yang terjadi di sektor kesehatan tidak terulang di dunia pendidikan," kata politisi yang dikenal vokal terhadap isu pelayanan publik ini.
DPRD, khususnya Komisi IV, juga mendorong agar Pemprov Kaltim segera merumuskan mekanisme antisipatif untuk mencegah ketidaksesuaian waktu transfer, dengan mempertimbangkan kebutuhan riil kampus, masa pembayaran UKT, dan kalender akademik mahasiswa.
Dengan pengelolaan keuangan yang tepat dan disiplin, Darlis optimis bahwa program GratisPol bukan hanya akan berhasil secara administratif, tetapi juga akan benar-benar berdampak pada peningkatan mutu pendidikan di Kaltim.
"Kami berharap dengan pengelolaan keuangan yang baik, program GratisPol dapat terlaksana dengan optimal, memberikan pendidikan gratis yang berkualitas bagi mahasiswa di Benua Etam, dan mendukung kemajuan Kalimantan Timur dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul," pungkasnya. (*)
