Foto : Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Apansyah.
Paperkaltim.id, Samarinda - Kondisi infrastruktur jalan yang belum merata di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan serius DPRD Kaltim. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Apansyah, menyuarakan keprihatinan atas lambannya penanganan jalan rusak di daerah-daerah pelosok, khususnya wilayah yang terisolasi seperti Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) dan sejumlah kawasan perbatasan.
Dalam keterangannya, Apansyah menegaskan bahwa ketertinggalan infrastruktur di daerah-daerah ini bukan hanya persoalan fisik, tetapi berdampak langsung terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Ia menyebut bahwa akses jalan yang memadai menjadi salah satu syarat mutlak untuk mendukung mobilitas masyarakat dan menggerakkan roda perekonomian.
"Akses jalan yang layak merupakan fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di luar pusat kota," ungkap Apansyah.
Meski data menunjukkan tingkat kemantapan jalan provinsi di Kaltim sudah berada dalam angka yang cukup tinggi, nyatanya masih ada sekitar 168 kilometer jalan provinsi yang belum memenuhi standar kelayakan, bahkan dalam kondisi rusak berat. Kondisi ini dinilai menghambat distribusi hasil pertanian, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, serta kelancaran distribusi logistik dan kebutuhan pokok di daerah-daerah terpencil.
Apansyah dengan tegas mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim untuk menjadikan pembangunan jalan di daerah pelosok sebagai agenda prioritas, terutama di bawah kepemimpinan Gubernur saat ini.
"Ini bukan semata soal infrastruktur, tetapi juga soal dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat," tegasnya.
Lebih dari sekadar pembangunan fisik, Apansyah menekankan bahwa upaya memperluas akses jalan harus menjadi bagian dari rencana pembangunan strategis dalam tiga tahun ke depan. Menurutnya, pemerataan infrastruktur adalah fondasi dalam menciptakan keadilan sosial dan memperkuat keterhubungan antarwilayah di Kalimantan Timur.
"Banyak wilayah yang hingga kini belum tersentuh pembangunan secara optimal, sehingga masyarakat masih mengalami kesulitan dalam mobilitas maupun akses terhadap kebutuhan dasar. Kami berharap ada respon yang cepat dan tepat dari pemerintah untuk menangani masalah ini," pungkasnya.
Komitmen Apansyah sebagai anggota Komisi III DPRD Kaltim tetap kuat untuk mengawal aspirasi masyarakat, terutama mereka yang tinggal di daerah yang selama ini terpinggirkan dari pembangunan. Dengan infrastruktur jalan yang layak dan merata, ia yakin kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur dapat terwujud secara lebih inklusif. (*)
