Foto : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis.
Paperkaltim.id, Samarinda - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menekankan pentingnya harmonisasi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam upaya menyukseskan program-program prioritas pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur. Menurutnya, sinergitas dua pilar pemerintahan ini harus berjalan seiring dan saling menguatkan demi tercapainya kemajuan yang merata di seluruh wilayah Benua Etam.
Dalam pernyataannya usai melaksanakan rapat kerja bersama pihak eksekutif, Nanda (sapaan akrab politisi muda dari PDI Perjuangan tersebut) menyebutkan bahwa kolaborasi antara DPRD dan pemerintah provinsi sudah menunjukkan tanda-tanda positif ke arah yang lebih solid.
"Kami dari Dewan dengan pemerintah kemarin sudah melakukan rapat kerja. Sinyal kuat sinergi antara eksekutif dan legislatif sudah terlihat. Ke depan, pembahasan akan lebih terfokus pada isu-isu sektoral," jelasnya.
Nanda mengungkapkan bahwa salah satu pendekatan strategis yang akan diterapkan dalam waktu dekat adalah pembagian diskusi ke dalam forum-forum sektoral. Langkah ini diyakini mampu menghadirkan pembahasan yang lebih fokus, sehingga setiap isu dapat ditangani secara spesifik, tepat sasaran, dan cepat tertangani tanpa menumpuk di meja birokrasi.
"Dengan sistem sektoral, kita bisa mempercepat pemetaan persoalan dan merumuskan kebijakan yang lebih efektif. Hal ini penting agar pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat oleh tumpang tindih program atau keterlambatan implementasi," tambahnya.
Lebih lanjut, Nanda juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antara program prioritas Gubernur dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ia menilai bahwa RPJMD tidak hanya sekadar dokumen administratif, melainkan merupakan peta jalan pembangunan lima tahunan yang harus mencerminkan aspirasi masyarakat serta selaras dengan agenda pembangunan nasional.
"Melalui sinergi yang kuat antara DPRD dan pemerintahan daerah, kami yakin program-program yang direncanakan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kaltim," ujar Nanda dengan penuh keyakinan.
Menurutnya, keselarasan antara rencana dan implementasi program harus menjadi prinsip utama dalam setiap langkah pemerintahan. Terlebih, Kalimantan Timur saat ini berada dalam fase penting sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) yang memerlukan perencanaan matang, tata kelola transparan, serta kerja sama lintas sektor dan lembaga.
Dengan sinyal positif dari kerja sama yang mulai terbentuk, DPRD Kaltim optimistis bahwa pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bisa terwujud. Transformasi ekonomi, pelayanan publik yang responsif, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat diyakini bisa tercapai jika kedua lembaga bekerja secara sinergis, bukan sektoral semata.
"Kami ingin masyarakat Kaltim merasakan dampak langsung dari kebijakan yang disusun bersama ini. Dengan sinergitas yang terjaga, pembangunan tidak hanya berhenti di tataran konsep, tapi menyentuh langsung kebutuhan rakyat," pungkasnya.
