Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, Ananda Emira Moeis.
Paperkaltim.id, Samarinda - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, Ananda Emira Moeis, menyatakan dukungan penuhnya terhadap dua program unggulan Pemerintah Provinsi Kaltim, yakni Gratispol dan Jospol. Ia menilai bahwa kedua program ini memiliki potensi besar untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Timur, sekaligus menjadi bagian dari strategi jangka panjang pembangunan daerah dalam lima tahun mendatang.
Namun demikian, Ananda mengingatkan bahwa keberhasilan implementasi program ini sangat bergantung pada kesiapan semua elemen, baik dari sisi perencanaan anggaran, kebijakan lintas sektor, maupun kesiapan infrastruktur pendidikan di seluruh kabupaten/kota di Kaltim.
"Sebelum program ini dijalankan secara penuh, ada beberapa isu fundamental yang harus kita selesaikan agar implementasinya benar-benar efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat," ungkap Ananda dalam pernyataannya.
Ia menyoroti bahwa beberapa persoalan mendasar perlu segera dibenahi agar program Gratispol benar-benar dapat dirasakan secara merata, termasuk soal sinkronisasi anggaran 2025-2026, kesenjangan dalam kualitas pendidikan antarwilayah, serta jumlah sekolah yang belum merata di beberapa daerah.
Selain itu, tantangan dalam hal kewenangan juga turut menjadi sorotan. Pemerintah provinsi tidak memiliki kendali penuh terhadap seluruh jenjang pendidikan, karena pengelolaan pendidikan seperti SMA, SMK, hingga madrasah berada di bawah kewenangan yang berbeda-beda. Hal ini perlu menjadi perhatian serius dalam mengintegrasikan program Gratispol ke dalam sistem pendidikan yang sudah ada.
"Kita harus mempertimbangkan ketimpangan dalam proses administrasi antara sekolah negeri dan swasta. Ini akan menjadi tantangan besar jika program Gratispol ini dilaksanakan, terutama bagi mahasiswa tingkat diploma dan sarjana yang jumlahnya cukup banyak. Kompleksitas ini tentu akan berdampak pada penentuan Uang Kuliah Tunggal (UKT)," tambahnya.
Ananda juga mengingatkan pentingnya sinergi lintas sektor, tidak hanya antara DPRD dan Pemprov Kaltim, tetapi juga dengan institusi pendidikan tinggi, lembaga swasta, serta masyarakat sipil. Menurutnya, tantangan administrasi dan kebijakan tidak bisa dihadapi secara sektoral, tetapi harus dengan pendekatan terkoordinasi dan inklusif.
Meski dihadapkan pada sejumlah tantangan, Ananda tetap optimis bahwa program ini bisa menjadi instrumen untuk membuka akses pendidikan yang lebih luas, khususnya bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Ia menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaan program berjalan dengan lancar.
"Kami siap berkolaborasi dengan pemprov dan stakeholder lainnya untuk memastikan kualitas pendidikan di daerah ini meningkat, sehingga setiap anak tidak hanya mendapatkan haknya untuk bersekolah, tetapi juga mendapatkan pendidikan yang berkualitas," tutup Ananda.
Dengan komitmen tersebut, Ananda berharap Gratispol dan Jospol benar-benar menjadi tonggak penting dalam transformasi pendidikan di Kalimantan Timur, tidak sekadar program bantuan biaya, tetapi juga solusi berkelanjutan untuk membentuk generasi unggul di Benua Etam. (*)
