Ade Armando sebagai Komisaris PT PLN Nusantara Power (PLN NP)
Paperkaltim.id, Jakarta – Pengangkatan Ade Armando sebagai Komisaris PT PLN Nusantara Power (PLN NP) menimbulkan gelombang kritik dari publik. Akademisi yang kini aktif di Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sirkuler pada akhir Juni 2025. PLN NP merupakan anak perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pembangkitan listrik nasional.
Kabar penunjukan itu dikonfirmasi langsung oleh Ade pada Jumat (4/7/2025), setelah dokumen RUPS bocor dan beredar luas di media sosial. Dalam jajaran komisaris baru, selain Ade, turut ditunjuk nama-nama lain seperti Edi Srimulyanti (Komisaris Utama), Suharyono, M. Pradana Indraputra, Adam Muhammad, dan Muhammad Syafi’i.
Honorarium yang diterima Ade sebagai komisaris PLN NP disebut mencapai Rp106,9 juta per bulan, belum termasuk tunjangan transportasi sebesar Rp21,3 juta serta tunjangan lain seperti komunikasi, THR, fasilitas kesehatan, dan tantiem tahunan yang nilainya ratusan juta rupiah. Hal ini menambah kritik dari publik yang mempertanyakan kesesuaian tanggung jawab dan latar belakangnya.
Denny Siregar, salah satu komentator politik, melontarkan sindiran keras terkait pengangkatan Ade, mempertanyakan kompetensinya di sektor kelistrikan. Warganet pun ikut mempertanyakan apakah seorang akademisi komunikasi tepat mengisi posisi strategis di perusahaan energi.
Ade dikenal sebagai akademisi, jurnalis, dan aktivis politik PSI. Sepanjang kariernya, ia kerap memicu kontroversi lewat pernyataan di media sosial dan komentar mengenai isu agama hingga politik lokal. Namanya juga sempat mencuat karena insiden pemukulan saat aksi mahasiswa beberapa tahun lalu.
Pengangkatan figur politik ke posisi penting di BUMN kerap dikritisi karena dianggap bagian dari pembagian kekuasaan, bukan berdasarkan kompetensi teknis. Banyak pihak menilai ini sebagai bagian dari strategi politik untuk mengakomodasi loyalis atau sosok publik yang dianggap ‘berjasa’.
PLN NP belum mengeluarkan pernyataan resmi. Namun, RUPS menyatakan pengangkatan dilakukan sesuai aturan. Meski demikian, banyak kalangan mendesak evaluasi independen untuk mengkaji kelayakan dan kompetensi komisaris baru di sektor strategis ini.
Publik menanti langkah selanjutnya dari Kementerian BUMN dan DPR untuk memastikan bahwa jabatan di BUMN benar-benar diisi oleh sosok yang profesional, memiliki integritas, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan sektor energi nasional.
